Soal UAS PPKn Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya

Berikut ini akan kami bagikan file Soal UAS PPKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya kepada anda semua.

Soal UAS PPKn Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya


Adapun soal tesebut adalah sebagai berikut:

1. Secara yuridis konstitusional, dasar negara Pancasila disahkan pada tanggal ....
A. 29 Mei 1945
B. 17 Agustus 1945
C. 1 Juni 1945
D. 18 Agustus 1945
E. 22 Juni 1945

2. Wilayah perairan yang tidak boleh dimasuki perahu dari negara lain tanpa izin disebut ....
A. ZEE
B. Landasan kontinen
C. Laut teritorial
D. Laut pedalaman
E. Laut bebas

3. Berikut negara yang berbatasan darat dengan Indonesia adalah ....
A. Australia
B. Thailand
C. Filipina
D. Singapura
E. Papua Nugini

4. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Agresi 4) Misi kebudayaan
2) Pelanggaran wilayah 5) Pemberontakan Bersenjata
3) Sabotase 6) Penyebaran ideologi
Dari pernyataan tersebut, yang termasuk bentuk ancaman militer terhadap bangsa dan negara adalah
A. 1, 2, 3, dan 4
B. 1, 2, 3, dan 5
C. 1, 4, 5, dan 6
D. 2, 3, 4, dan 5
E. 1, 2, 5, dan 6

5. Berikut yang tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah ....
A. Memutus perselisihan hasil pemilu
B. Merencanakan undang-undang
C. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
D. Menguji UU terhadap UUD
E. Memutus sengketa kewenangan

6. DPR berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, DPR
melaksanakan fungsi-fungsi ....
A. Keseimbangan
B. Membuat perda
C. Kontrol/pengawasan
D. Budget/anggaran
E. Legislasi

7. Anggota DPD merupakan perwakilan dari ....
A. Partai politik
B. Kabupaten
C. Golongan profesi
D. Provinsi
E. TNI

8. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dipegang oleh ....
A. Presiden dan DPR
B. MA, MK, dan DPR
C. Presiden dan Menteri
D. DPR dan MPR
E. MA, MK, dan KY

9. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota ....
A. DPR dan DPD
B. DPR dan DPA
C. DPR dan DPRD
D. DPD dan DPRD
E. DPRD dan BPK

10. Sebelum UUD 1945 diamandemen, yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara adalah....
A. Rakyat
B. Presiden
C. MK
D. MPR
E. DPA

11. Hak DPR untuk dituntut di pengadilan karena pernyataan/ pendapat yang disampaikan dalam rapat disebut ....
A. Interpelasi
B. Inisiasi
C. Angket
D. Imunitas
E. Menyampaikan pendapat

12. Berikut yang tidak termasuk syarat anggota Komisi Yudisial adalah ....
A. Mempunyai pengalaman di bidang hukum
B. Tidak pernah terjerat kasus hukum
C. Memiliki integritas
D. Terlibat dalam kepengurusan partai politik
E. Kepribadian yang tidak tercela

13. Tujuan pemilukada adalah untuk memilih pemimpin di ....
A. Daerah
B. Provinsi
C. Ibu kota
D. Pusat
E. Pulau

14. Setiap warga negara Indonesia tidak dapat memiliki hak untuk menjadi pemilih apabila ....
A. Tidak terganggu jiwanya
B. Memiliki KTP
C. Belum menikah
D. Dicabut hak pilihnya
E. Berusia 17 tahun

15. Pernyataan berikut yang benar mengenai pemilu 1955 adalah ....
A. Pemilu dilakukan untuk memilih parlemen
B. Pemilu dimenangkan oleh PNI
C. Pemilu ini menghasilkan Presiden pertama RI
D. Pemilu dilakukan dengan mencontreng
E. Pemilu untuk memilih Presiden

Baca juga:
16. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik oleh ....
A. Gubernur
B. Menteri Dalam Negeri
C. Ketua DPRD
D. Presiden
E. Menteri Luar Negeri

17. Berikut yang bukan termasuk tugas sekretaris DPRD adalah ....
A. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
B. Mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD
C. Menyelenggarakan administrasi keuangan
D. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
E. Mengayomi adat istiadat

18. Teori kekuasaan negara yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif disebut teori ....
A. Dwipraja
B. Pancapraja
C. Demokrasi
D. Trias Politika
E. Kekuasaan

19. Salah satu lembaga negara yang muncul setelah adanya amandemen UUD 1945 adalah ....
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
D. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E. Komisi Yudisial (KY)

20. Lembaga negara yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden RI berdasarkan hasil pemilihan umum adalah ....
A. MPR
B. Mahkamah Agung
C. DPR
D. Mahkamah Konstitusi
E. Komisi Yudisial

21. Salah satu prinsip atau karakteristik kepemerintahan yang baik menurut UNDP yang menekankan pada kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan adalah ....
A. Transparansi
B. Daya tanggap
C. Berkeadilan
D. Bervisi strategis
E. Saling keterkaitan

22. Peran serta terhadap sistem politik yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah ....
A. Memilih anggota DPR dalam pemilu
B. Membentuk organisasi kemasyarakatan
C. Menyebarkan isu-isu yang tidak benar
D. Ikut kampanye salah satu partai politik
E. Memberikan suara dalam pemilihan ketua OSIS

23. Berikut peran serta warga negara dalam sistem politik, kecuali ....
A. Menyukseskan pemilihan umum
B. Menjaga kondisi masyarakat tetap aman
C. Menerima hasil pemilu dengan lapang dada
D. Menyalurkan aspirasi sesuai peraturan yang ada
E. Menegakkan demokrasi dengan mengabaikan hak asasi manusia

24. Kelompok yang khusus didirikan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup pada bidang yang luas disebut ....
A. Pressure group
B. Interest group anomik
C. Interest group asosiasi
D. Interest group institusional
E. Interst group nonasosiasi

25. Cara penyaluran kegiatan politik yang bersifat normal disebut cara ....
A. Modern
B. Tradisional
C. Sederhana
D. Konvensional
E. Nonkonvensional

26. Berikut yang bukan peran serta warga negara dalam sistem politik adalah ....
A. Menerima hasil pemilu dengan lapang dada
B. Menyalurkan aspirasi sesuai peraturan yang ada
C. Menyukseskan pemilihan umum
D. Menjaga kondisi masyarakat tetap aman
E. Menegakkan demokrasi dengan mengabaikan hak asasi manusia

27. Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh….
A. dipilih oleh partai politik
B. dipilih langsung oleh rakyat
C. pengangkatan kepala daerah
D. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
E. dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

28. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …
A. Peradilan/yustisi,
B. Politik luar negeri
C. Kebijakan pendidikan
D. Pertahanan dan keamanan
E. Moneter dan fiskal nasional

29. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….
A. asas keterbukaan dan akuntabilitas
B. asas otonomi dan tugas pembantuan
C. asaa kepastian hukum dan demokrasi
D. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
E. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan

30. Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk....
A. FederalMAK
B. Serikat
C. Monarki
D. Kesatuan
E. Negara bagian

31. Perhatikan data berikut :
(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri
(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan
(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi
(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan
Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 1 dan 5
D. 2 dan 4
E. 2 dan 5

32. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan anggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah....
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012

33. Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari....
A. MPR
B. DPR
C. DPD
D. DPRD
E. Presiden

34. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan.....
A. Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah.
B. Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar.
C. Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
D. Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah.
E. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda.

35. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …
A. Peradilan/yustisi
B. Politik luar negeri
C. Kebijakan pendidikan
D. Pertahanan dan keamanan
E. Moneter dan fiskal nasional

36. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….
A. asas otonomi dan tugas pembantuan
B. asas keterbukaan dan akuntabilitas
C. asaa kepastian hukum dan demokrasi
D. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
E. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan

37. Setelah diadakannya amandemen UUD NKRI tahun 1945 di mana MPR merupakan lembaga bikameral yang terdiri dari ....
A. DPR dan utusan daerah
B. DPR dan utusan golongan
C. DPR dan MPR
D. MPR dan DPD
E. DPR adn DPD

38. Perubahan struktur ketatanegaraan RI akibat diberlakukannya amandemen UUD NKRI tahun 1945 menyebabkan beberapa lembaga negara dikurangi maupun di tambah. Salah satu lembaga negara yang baru adalah MK yang memiliki tugas ....
A. Menangani pelanggaran terhadap konstitusi
B. Menangani pelanggaran HAM ringan m,aupun berat
C. Membantu MA dalam menyelesaikan perkara tingkat kasasi
D. Berkonsultasi dengan presiden dalam memberi amnesti dan abolisi
E. Menyeleksi calon hakim agung

39. Pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani, merupakan pemahaman dari...
A. Desentralisasi Politik
B. Desentraslisasi Fungsional
C. Desentralisasi kebudayaan
D. Desentralisasi struktural
E. Desentralisasi federasi

40. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan tersebut meliputi hubungan di bawah ini, kecuali...
A. Wewenang
B. Keuangan
C. pelayanan umum
D. Pembagian kekuasaan
E. pemanfaatan sumber daya alam

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Sebutkan bukti Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan sistem pembagian kekuasaan !

2. Sebutkan Pasal dalam UUD yang mengatur kekuasaan Prsiden sebagai kepala pemerintahan!

3. Jelaskan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945?

4. Jelaskan yang Anda ketahui tentang pendapatan asli daerah!

5. Berikan contoh kasus kewarganegaraan ganda (bipatride) !

Kunci Jawaban

1.    D
2.    C
3.    E
4.    B
5.    B
6.    D
7.    D
8.    E
9.    A
10.    D
11.    D
12.    D
13.    A
14.    D
15.    A
16.    A
17.    E
18.    D
19.    E
20.    A
21.    A
22.    E
23.    E
24.    C
25.    D
26.    E
27.    B
28.    C
29.    B
30.    D
31.    E
32.    D
33.    D
34.    C
35.    C
36.    A
37.    E
38.    A
39.    B
40.    D


ESSAY  
1.    Bukti Indnesia menganut pembagian kekuasaan :
a.    UUD Negara RI 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ/ badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan
b.    UUD Negara RI 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan itu dibagi atas
tiga bagian saja dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh tiga organ / badan saja
c.    UUD Negara RI 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh MPR ( pasal 1 ayat 2), kepada lembaga negara lainnya

2.    Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan:
a.    Pasal 4 ayat 1.” Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD’
b.    Pasal 16 “ Presiden membentuk suatu dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang diatur dalam undang-undang
c.    Pasal 17 ayat 2 Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

3.    Kebijakan guru, contoh :
a.    menciptakan sektor-sektor ekonomi produktif  baik dalam bentuk jasa, barang transportasi   dan komunikasi
b.    melalui keahlian masing-masing menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif kreatif dan kompetetif
c.    kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi kesejahteraan dan kemajuan bersama

4.    Pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan jasa lain lain PAD yang sah. …….( Kebijakan guru untuk menganalisis jawaban siswa)

5.    Contoh seorang anak lahir di AS dengan asas ius soli sementara orang tuanya berkewarganegaraan RRC  yang menganut asas ius sanguinis. sehingga anak tersebut  mempunyai kewarganegaraan ganda/ bipatride

Demikianlah informasi mengenai Soal UAS PPKn Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya yang bisa kami sampaikan kepada anda semuanya.

Belum ada Komentar untuk "Soal UAS PPKn Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel